Panglima TNI: Jangan Ada Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Perintah

Jakarta -   Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. didampingi Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan memimpin briefing pagi Badan Pelaksana Pusat (Balakspus) jajaran Mabes TNI, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Dalam arahannya, Panglima TNI mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, jangan ada ego sektoral dan tumpang tindih perintah. "Untuk jajaran Mabes TNI fungsinya jelas sebagai pengguna kekuatan atau manajerial dan masing-masing Angkatan sebagai pembina kekuatan", ujarnya.

Baca juga: Aparat Intelijen Korem 083/Bdj Dibekali Teknis Pusat Informasi (PII) dari Pusintelad

Lebih lanjut Panglima TNI menekankan terkait  anggaran dan perencanaan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.  "Tidak ada lagi kegiatan yang lintas tahun, laksanakan tertib administrasi dan yang paling penting jangan wariskan beban permasalahan kepada pengganti kita, " sambungnya.

Baca juga: Tingkatkan Kemahiran Prajurit, Korem 083/Bdj Gelar Latbakjatri TW II TA. 2022

Panglima TNI menekankan kepada para Kabalakpus untuk menginventarisir barang-barang yang dibutuhkan dan kelola dengan baik barang inventaris yang telah diberikan serta di urus keabsahan kepemilikannya. "Pergunakan barang sesuai peruntukan dan rawat dengan baik barang tersebut, bila memang sudah tidak layak segera ajukan penghapusan dan tidak perlu disimpan dalam gudang", tegasnya.

"Mabes TNI sebagai leading sektor dan sebagai pengayom bagi angkatan, untuk itu bagaimanapun caranya TNI harus solid. Dengan Polri kita mampu bersinergi,   dengan lain Matra kita harus bisa lebih solid lagi, " sambungnya.

Baca juga: Danrem 162 Pimpin Sertijab Dandim 1607/Sumbawa, dan Tradisi Penerimaan Perwira

Diakhir penekanannya Panglima kembali mengingatkan kepada para Kabalakpus dalam menghadapi tahun politik, Mabes TNI harus mampu membuktikan dan sebagai pelopor bahwa TNI itu netral. "TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung. Bila TNI netral, maka kita bisa menegur pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu tersebut", pungkasnya. (Puspen TNI)

 

Baca juga: Bukan Hanya Babinsa, Danramil pun Komsos