Apresiasi Kebijakan Kapolri Terhadap Tilang Elektronik : Suatu Kebijakan yang Preventive Terhadap Pungli Korupsi

Oleh : Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA .
Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bidang Sthdi Ilmu Hukum UI.

JAKARTA - Kebijakan Kapolri untuk menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) tampaknya sederhana saja, tapi dibalik ini semua, makna terdalam dapat diapresiasi Kebijakan Kapolri ini, karena penerapan tilang elektronik secara mekanisme
sisi “prosesual” akan merubah paradigma pola dan cara teknis operasional penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas, yaitu dari sistem manual ke sistem

Baca juga: Kurang dari 24 jam, Polres Lamongan Berhasil Amankan Terduga Pelaku Curanmor Rumah Kos

Elektronik. 

- Tidak sekedar sisi prosesual itu saja, bahkan dari sisi substansiel, tilang elektronik memperbaiki citra kinerja Polri dalam menggiatkan kebijakan tilang elektronik ini, yaitu mereduksi dan mengeliminasi masifnya tindakan pungli dibidang lalu lintas yg merugikan Keuangan Negara.  Dan Kebijakan Kapolri ini tentunya mendorong peningakatan model pencegahan korupsi dengan modus pungli tsb yang tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat.  Tilang manual berdampak pungli ini menjadi tidak akrab bagi masyarakat.

Baca juga: Polres Malang Ungkap Kasus Dugaan Pencabulan, Oknum Guru Taekwondo Diamankan

Sikap keseriusan menerapkan Kebijakan Kapolri ini semakin gencar dan diharapkan dilakukan secara nasional, dengan dukungan Polda Polda secara nasional.

Polda juga bakal menambah kuantitatif kamera tilang eletronik secara bertahap dan penerapan tilang elektronik sejatinya akan memberikan efek preventif dan represif yang terukur terhadap pungli koruptif .

Baca juga: Karnaval Kemerdekaan RI, Polresta Mojokerto Berlakukan 21 Titik Penutupan dan Pengalihan Arus Lalin

Kebijakan tilang elektronik ini haruslah populis merakyat, sehingga penerapan tilang elektronik ini akan dihargai oleh masyarakat .  

- Adanya perubahan paradigma Kebijakan Kapolri pemberlakuan Tilang Elektronik ini tentunya perlu diapresiasi krn fakta sosiologis tilang manual memicu stigma kelembagaan Polri, apalagi keluhan masyarakat bukan lg menjadi rahasia umum bahwa pungli tilang manual adalah koruptif dan menanam stigma Kelembagaan polri.

Baca juga: Kapolda Jatim Pimpin Rapat Bersama Ketua Perguruan Pencak Silat Se-Jawa Timur

Kebijakan Tilang Elektronik secara masif nasional akan meningkatkan citra kerja positif Polri bagi Negara dan Masyarakat .

(Dmk pendapat)

Baca juga: Polres Gresik Berikan Wadah Penyandang Disabilitas Untuk Bisa Bekerja